Jakarta, kabarpertiwi.com – Pemerintah Indonesia berencana mengurangi produksi bijih nikel pada tahun 2025 sebagai upaya menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta menstabilkan harga nikel di pasar global. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempertimbangkan penurunan kuota produksi dari 272 juta ton menjadi 150 juta ton pada tahun depan.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa evaluasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) nikel akan dilakukan untuk memastikan produksi sesuai dengan kebutuhan industri domestik. Langkah ini diharapkan dapat mencegah penurunan harga akibat kelebihan pasokan.
Namun, rencana pengurangan produksi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri pengolahan nikel atau smelter. Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, mengingatkan bahwa kebutuhan bijih nikel untuk 49 smelter pirometalurgi yang telah beroperasi saat ini mencapai sekitar 232 juta ton per tahun. Selain itu, terdapat 36 smelter dalam tahap konstruksi yang nantinya membutuhkan pasokan tambahan sekitar 158 juta ton bijih nikel per tahun.
Di sisi lain, pengurangan produksi nikel Indonesia diprediksi dapat mempengaruhi pasar global. Perusahaan jasa keuangan Macquarie Group Ltd memperkirakan bahwa langkah ini dapat menghilangkan lebih dari sepertiga pasokan nikel global, yang berpotensi mendorong kenaikan harga secara signifikan.
Keputusan akhir mengenai besaran pengurangan produksi masih dalam pembahasan pemerintah, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan pajak dan investasi di sektor nikel. Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mempertahankan posisi Indonesia sebagai produsen nikel utama dunia.
Penulis : Ahmad
Editor: Ichal
